Sukamara – Bidang Bina Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Kabupaten Sukamara menerima kunjungan kerja dari Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu (15/4/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Wahyu Susilo Hariwibowo, S.T. selaku Kepala Seksi Pengaturan Bidang Jasa Konstruksi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah. Turut hadir dalam tim kunjungan kerja adalah Bapak Esman Rawenna, S.T. selaku PPTK Koordinasi dan Pembinaan Jasa Konstruksi, serta Bapak Yan Fredi selaku Operator Layanan Operasional.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas beberapa hal penting guna memperkuat koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah. Pembahasan meliputi:

• Program pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan jasa konstruksi;
• Rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi di Bidang Bina Konstruksi Sukamara, yaitu Sertifikasi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kompetensi Level 1 serta Pelatihan dan Uji Sertifikasi Tukang Bangunan Gedung;
• Pelaksanaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi melalui website eBikon Sukamara dan aplikasi SIPJAKI;
• Dampak efisiensi anggaran terhadap ketersediaan dana untuk pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi di daerah dengan keterbatasan anggaran.

Kunjungan kerja ini diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam mewujudkan tertib usaha konstruksi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi sistem informasi dan pengelolaan anggaran yang efisien.
“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini. Semoga menjadi langkah nyata dalam memperkuat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sukamara,” ujar Kepala Bidang Bina Konstruksi Sukamara.
Dengan adanya sinergi ini, diharapkan penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Sukamara dapat semakin tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.